peraturan tentang korpri. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176); 7. peraturan tentang korpri

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam Pasal 11 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 025/3293/SJ tanggal 13 Juni 2022 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Daerah. 63. Dalam pembuatan seragam PDH khususnya untuk guru telah ditentukan dalam peraturan yang tertuang dalamPermendagri. Peraturan Pakaian Dinas PNS Terbaru (Permendagri No 11 tahun 2020) Pemerintah Kota Bogor terapkan aturan baru tentang pakaian dinas pegawai -. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Kementerian Pertahanan. Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia. Belitung maka peraturan-peraturan terkait KORPRI ditctapkan dengan Peraturan Dcwan Pengurus KORPRI berdasarkatl atas pcrsetujuan Gubernur selaku Pembina KORPRI Provlns: Kepulauan Bangka Belitung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. ABSTRAK: bahwa pembentukan, organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam Pasal 11 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 025/3293/SJ tanggal 13 Juni 2022 tentang Pakaian. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 385 1); 5. go. (Mutasi) dan Keputusan Gubernur tentang Pensiun bagi anggota KORPRI yang pindah tugaS ke luar dari Pemerintah Provinsi dan/atau yang telah memasuki masa. go. 29 / IX / DP. Selanjutnya pada Pasal 3 ayat diatur bahwa LKBH KORPRI merupakan lembaga bantuan hukum yang. Begitu pula di Shopee, harga seragam KORPRI 2022 dijual dengan harga bervariasi. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada. Pasal 1 angka 1 Lampiran Keppres 24/2010, berbunyi: Korps Pegawai Republik Indonesia (selanjutnya disingkat KORPRI) adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputi: Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum. g. Dilasir Tokopedia, Sabtu (18/6), untuk kain batik KORPRI 2022 dibanderol mulai dari Rp 29 ribuan, dengan minimal pembelian. Pengadaan Seragam Batik KOPRI diharuskan mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. 1976 tentang Keanggotaan PNS dalam Parpol, makin memperkokoh fungsi KORPRI dalam memperkuat barisan partai. Nomor 39 Tahun 2000 (221) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan. D:\e dea\DEA\Produk Hukum\Kep Pendek\2017\Organisasi\UPT KORPRI. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No mor 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Peke rjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 8. Tjahjo berharap Korpri menjadi organisasi pembelajar dan terus menciptakan suasana yang kondusif. Terakhir dengan Peraturan Wali Kota Singkawnag Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pakaian Kerja PNS di. Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korpri. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kelengkapan Seragam Batik KORPRI diterbitkan dalam rangka mewujudkan tertib berpakaian seragam batik korps serta melaksanakan hasil MUNAS IX Nomor KEP. Pasal I. Bentuk. Nomor 74 Tahun 2000 (202) Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim Dan Pejabat Negara. 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Pemerintah Kabupaten Simalungun. CATATAN: Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2020. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2020. Peraturan Bupati tentang Bantuan Hukum BagiAparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Latar belakang sejarah Korpri sangatlah panjang, pada masa penjajahan kolonial Belanda, banyak pegawai pemerintah Hindia Belanda, yang berasal dari kaum bumi putera. Pakaian Batik KOPRI Terbaru. 6. Perubahan tersebut menyoroti aturan soal cuti hingga pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS) di instansi pusat dan pemerintah. Jakarta (SDPPI) - Ketua III Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional Ukus Kuswara pada Selasa (12/9) di Jakarta mengukuhkan kepengurusan baru Korpri Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk periode 2017-2022. KEPPRES No. IX/I/2022. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kesengajaan (dolus) terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: Kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk). Untuk seragam pria dijual antara Rp 35 ribu-Rp 175 ribu. GO. a. Baju KORPRI; Ketentuan Penggunaan Dan Pembuatan Seragam PDH Guru. , Ketua Bidang Administrasi Umum Dewan Pengurus. peci hitam polos/tidak bermotif dengan tinggi 10 cm; b. Reporter: Safira GinanisaABSTRAK: a. UU No. Pakaian Seragam PNS dan Pakaian Seragam PPPK terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. Keputusan Presiden Republik Indonesia. Kepala Bagian Setwan KORPRI 11 8. PERDA No. (4) Perubahan Anggaran Dasar. KORPRI PAPUA BARAT TENTANG NOMOR 35TAHUN 2009 PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT GUBERNUR PAPUA BARAT Mengirigat Menimbang. Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 63 Tahun 1994 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) T. Kemendagri menerbitkan SE tentang seragam baru PNS PPPK. Menindaklanjuti Peraturan Dewan Pengurus Nasional Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pakaian Seragam Batik KORPRI dengan disampaikan tipe kain seragam, pemasaran pakaian seragam dan pengadaan seragam batik korpri, Berita terkait surat edaran selengkapnya dapat diunduh disini SURAT EDARAN. Penggunaan Pakaian Dinas bertujuan untuk. Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g angka 3 dipakai oleh Pejabat Pimpinan. Mendasar surat dari Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia, Nomor : SE-08/KU/XII/2011 Tentang Penyampaian Peraturan DP KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 5. Permenaker No. TENTANG. Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan BantuanMenetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 99 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH. IV/e dinamakan Pembina utama. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kelengkapan Seragam Batik KORPS Pegawai Republik Indonesia. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib. Aparatur. 60 Samarinda, Kamis (25/4). 2019. Pengurus KORPRI Provinsi melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia; 5. dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. PERATURANPEDIA. Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tata Upacara Persemayaman dan Pemakaman Bagi Pegawai Negeri Sipil / Anggota Korpri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Yang Meninggal Dunia. TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN KEPAHIANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPAHIANG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka membentuk pegawai yang cakap dan berwibawa, Korps Pegawai Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 perlu. Dalam rangka mewujudkan tertib berpakaian seragam batik korps serta melaksanakan hasil MUNAS IX Nomor: KEP. 7 Tahun 200 5 tentang Pembentukan Demikian bunyi Surat Edaran Nomor 2 tahun 2022 tentang Pembinaan Disiplin Terkait Hidup Bersama, Zina dan Perbuatan Asusila. Menteri Dalam Negri (Mendagri) terlah menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI Nomor 11 Tahun 2020. 98, LN. 063. >> Surat Edaran Mendagri Nomor 025/3293/SJ Tentang Pakaian Seragam Batik KORPRI Bagi PNS dan PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah diterbitkan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 6 Kode Etik Panca Prasetya KORPRI sebagaimana dimaksud. PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANDUNG BARAT, Menimbang : a. 45, PERATURAN. Pembentukan 3. VII/XI/2009 tanggal 19 Nopember 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Angggaran Rumah Tangga. Etty Kumolowati, M. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang besarnya Iuran KORPRI mulai dari Rp3. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 99 Tahun 2016 tentang. 39 Tahun 2012) yang telah mengubah beberapa pasal yang terdapat dalam Permendagri No. PRESIDEN. Berikut adalah perkembangan peraturan yang mengatur tentang KORPRI: Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik. Dengan adanya ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah ini membuat anggota Korpri tidak dimungkinkan untukKetua Umum. Dalam rangka mewujudkan solidaritas, anggota Korpri wajib mengenakan seragam batik Korpri. 20 Th. Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status,. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6SET/2020 tanggal 13 April 2020 tentang KORPRI Peduli Covid-19 serta Surat edaran Ketua (Jr-num KORPRI Nasional Nomor : SE-09/KU/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020. Nomor. 2020. korpri. 77 Tahun 2020, serta mengganti Pergub No. Pakaian Seragam Batik KoRPRI sesuai dengan Peraturan Dewan Pengurus Nasional KORPRI. Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah pakaian seragam untuk seluruh anggota KORPRI dengan corak serta spesifikasi teknis, warna, kain/bahan. ~~ L:-I Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJASEKRETARIAT DEWANPENGURUS PROVINSI KORPRI. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2020. Meski demikian, KORPRI sering kali dikaitkan dengan Pegawai Negeri Sipil. sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional. Hal ini dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 01 Tahun 2021, serta Surat Edaran Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Batik KORPRI. PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SELAKU PENASIHAT NASIONAL KORPRI PADA HARI ULANG TAHUN KE-45 KORPRI TAHUN 2016. Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah pakaian seragam untuk seluruh anggota KORPRI dengan corak serta spesifikasi teknis, warna, kain/bahan sebagaimana lampiran Peraturan ini. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2004 TENTANG PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL . KOMPAS. Dikutip dari laman resmi Balai Dilat Industri Padang Kemenperin, seragam batik Korpri diatur secara detail dalam Peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional tentang Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia. DETAIL PERATURAN. DAPODIK. 06/MUNAS. doc 13. Peraturan Kepala BKN Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah; dan e. 06/MUNAS. VII/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional VII KORPRI; 2. Dalam surat edaran itu diatur tentang corak, spesifikasi teknis, warna, dan kain/bahan untuk seragam batik KORPRI yang akan dipakai anggota KORPRI di seluruh Indonesia. Judul. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 9. Pakaian Khusus, terdiri dari: 1) Pakaian olah raga; 2). Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipi l Yang Ditugaskan Secara Penuh d an Diangkat Dalam Jabatan PNS yang Permak Seragam Korpri jadi Gamis. Materi ini disusun dengan tujuan untuk menjadi bahan ajar bagi para PNS yang hendak mengambil ujian. co – Setiap tanggal 17, jangan lupa pakai seragam Korpri. (2)Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2004 tentang. Kegiatan tersebut adalah sebagai bentuk dari implementasi sesuai UU Nomor 5/2014 tentang ASN dan Surat Edaran Dewan Pengurus Nasional Korpri Nomor 5/2021 tentang Pedoman Pendirian LKBH Korpri. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok. 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya serta Peraturan. Seragam Korpri Dilarang Dimodifikasi Seenaknya. IX/I/2022. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan. PERMENDAGRI NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PAKAIAN DINAS ASN - PNS DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. 2020/NO. Ini 5 Poin Surat Edaran Bupati tentang Seragam Batik Korpri, Nomor 3 ASN Sering Keliru. . web. IX/I/2022 perlu diatur kelengkapan seragam batik KORPRI bagi. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. 3 Th. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kelengkapan Seragam Batik KORPRI diterbitkan dalam rangka mewujudkan tertib berpakaian seragam batik korps serta melaksanakan hasil MUNAS IX Nomor KEP. Dengan demikian diharapkan makna yang terkandung di dalam Kode Etik KORPRI dapat ditegakkan secara arif, tepat, dan taat asas. Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 6. 3 Tahun 1984 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Yang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang. Pada umumnya yang dimaksud dengan Kode etik. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Peraturan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 01 Tahun 2021 tentang Seragam Batik Korps Pegawai Negeri Sipil Indonesia. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. IX/I/2022. PERATURAN DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL. setneg. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. 6. menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah; Mengingat : 1. bahwa Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2009 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan. U. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Senin, 14 Agustus 2023; Cari. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan. pan/5/2008 tentang eselonisasi jabatan struktural di lingkungan sekretariat dewan pengurus korpri dan sekretariat pengurus korpri. Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Keputusan Sekretaris. Submitted by admin on 4. Pakaian PDH Pria Lengan PendekSurat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 025/3293/SJ tah un 2022 Tentang Pakaian Seragam Batik Korpri di Lingkungan Pemerintah Daerah silahkan baca beritanya >>> DISINI . Kamis, 21 September 2023ATURAN PEMAKAIAN BAJU KORPRI. 10. lampiran surat edaran menteri dalam negeri nomor 025/3292/sj tentang pakaian seragam batik korps pegawai republik indonesia di lingkungan kementerian dalam negeriD:e deaDEAProduk HukumKep Pendek2017OrganisasiUPT KORPRI. Peraturan Perundang-undangan. Mengingat. Simalungun No. a. Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran. Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Nomor : 13/KORPRI/KoKdr/IV/2021 tentang pembentukan. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 6. id - Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI. UU No. 8. Sepanjang penelusuran kami, aturan mengenai pemasangan papan nama advokat terdapat pada Pasal 8 huruf b Kode Etik Advokat Indonesia (“KEAI”), yang berbunyi: Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan/atau bentuk yang berlebih-lebihan. TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 12 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Aceh Tengah . 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan PNS dalam. biaya operasional persemayaman dan pemakaman bagi PNS aktif atau. Kabupaten Batu Bara Nomor 021/DP. 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tabalong. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia; MEMUTUSKAN : Di dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 025/3293/SJ tentang Pakaian Seragam Batik KORPRI bagi Pegawai Negeri Sipil dan PPPK Di Lingkungan Pemerintah Daerah, disampaikan hal-hal sebagai berikut. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;. dpr. JAKARTA, KOMPAS. 2. id: 6 hlm.